JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, meminta peserta BPJS Kesehatan segmen PBI-JKN bersikap kooperatif. Hal ini terkait proses verifikasi lapangan atau ground check yang dilakukan pemerintah.
Dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas dengan Kepala BPS dan Menteri Sosial di Jakarta, Kamis, Muhaimin menyampaikan rincian verifikasi. Proses ini melibatkan tidak kurang dari 60 ribu petugas dari BPS, Kementerian Sosial, dan Dinas Sosial kabupaten/kota.
Pentingnya Data Akurat untuk Bantuan Tepat Sasaran
"Silahkan berikan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar penyaluran bantuan pemerintah, khususnya PBI-JKN, dapat tepat sasaran," kata Muhaimin. Ia menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama keberhasilan program jaminan kesehatan nasional.
Dengan data yang valid, pemerintah dapat memastikan bantuan iuran jaminan kesehatan diterima oleh warga yang berhak. Hal ini juga mendukung perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Disiplin dan Tanggung Jawab Petugas Lapangan
Muhaimin meminta petugas yang turun ke lapangan untuk bekerja secara disiplin dan bertanggung jawab. Proses harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar hasil verifikasi dapat dipercaya.
Kedisiplinan petugas menjadi faktor penting dalam mencocokkan data peserta PBI-JKN. Tindakan ini juga membantu mengurangi kesalahan dan memastikan program berjalan efektif.
Jumlah dan Distribusi Penerima PBI-JKN
Saat ini, jumlah penerima PBI-JKN mencapai sekitar 152 juta jiwa atau sekitar 52 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 juta peserta dibiayai pemerintah pusat dan 50 juta lainnya oleh pemerintah daerah.
Namun, pemerintah menemukan masih banyak kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin yang belum terlindungi. Hal ini menegaskan perlunya verifikasi lapangan untuk menyesuaikan data peserta.
Kesenjangan Data dan Perlunya Penyesuaian
Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, yang diumumkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, terdapat lebih dari 54 juta jiwa pada kelompok Desil 1–5 yang belum menerima PBI-JKN. Situasi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pendataan bantuan sosial.
Sebaliknya, lebih dari 15 juta jiwa pada kelompok Desil 6–10 dan non-desil masih tercatat sebagai penerima. Selain itu, lebih dari 11 juta peserta PBI-JKN saat ini dinoaktifkan dan perlu diverifikasi apakah masuk kategori layak menerima bantuan.
Penyesuaian Data dan Langkah Strategis Pemerintah
Dengan kondisi tersebut, Menko Muhaimin menekankan perlunya penyesuaian kembali terhadap pendataan peserta. Langkah ini dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Verifikasi lapangan menjadi sarana untuk menilai ulang keabsahan data penerima PBI-JKN. Upaya ini juga membantu pemerintah memperbaiki sistem pendataan dan mengurangi risiko penyalahgunaan.
Dampak Positif bagi Masyarakat dan Pembangunan Nasional
Penyesuaian data PBI-JKN bukan hanya penting bagi penerima bantuan, tetapi juga bagi pembangunan nasional. Data yang akurat memungkinkan pemerintah merencanakan program sosial secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Masyarakat yang masuk kategori miskin dan rentan miskin akan mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan yang lebih optimal. Hal ini diharapkan meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kesejahteraan warga.
Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga
Proses verifikasi lapangan melibatkan koordinasi erat antara BPS, Kementerian Sosial, dan Dinas Sosial kabupaten/kota. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan data PBI-JKN sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Petugas lapangan juga dilatih untuk bekerja secara profesional. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap penerima manfaat diverifikasi dengan benar dan tepat waktu.
Peran Masyarakat dalam Proses Verifikasi
Masyarakat yang menjadi peserta PBI-JKN diminta aktif memberikan informasi yang akurat. Keikutsertaan warga dalam verifikasi ini penting untuk keberhasilan program dan ketepatan sasaran bantuan.
Dengan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat mengurangi kesalahan pendataan. Hal ini juga meminimalkan potensi penerima bantuan yang tidak berhak masuk dalam daftar PBI-JKN.
Kesimpulan dan Langkah Berikutnya
Verifikasi lapangan PBI-JKN menjadi langkah strategis untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pemerintah menegaskan perlunya kerjasama antara petugas dan masyarakat agar proses berjalan lancar.
Dengan data yang lebih akurat, program jaminan kesehatan dapat mencapai tujuannya. Pendataan ulang ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi jutaan masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial.